Kegiatan ini diisi oleh beberapa narasumber, diantaranya Kepala KPPN Rantau Prapat, Warid Sudarwanto, Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Rantau Prapat, Julius Ginting dan Statistisi Ahli Muda BPS Labuhanbatu, Afnisyah Taurisna dan diikuti oleh beberapa satker KPPN Rantau Prapat.
Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Rantau Prapat Julius Ginting Julius Ginting memberikan laporan tentang penerimaan pajak di wilayah kerja KPP Pratama Rantau Prapat. Menurutnya, hingga 31 Maret 2024, penerimaan bruto pajak mencapai Rp. 276,6 M, mengalami penurunan sebesar 4,32% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, penerimaan pajak sampai dengan Maret 2024 telah mencapai 16,53% dari target internal KPP Pratama Rantau Prapat 2024, meningkat sebesar 3,37% dari periode sebelumnya.
“Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh masa trek pada kebun sawit yang mengakibatkan penurunan produksi TBS di triwulan I,” kata dia.
Penerimaan pajak tertinggi, sambung Julius, berasal dari jenis pajak PPN dan PPnBM yang mencapai Rp143,86 M, diikuti oleh PPh sebesar Rp. 112,65 M, pajak lainnya sebesar Rp. 3,84 Miliar, dan PBB sebesar Rp. 24,69 juta. Kabupaten Labuhanbatu menjadi penyumbang terbesar sebesar 48,42% dari total penerimaan, diikuti oleh Labuhanbatu Utara 27,42%, dan Labuhanbatu Selatan 24,16%.
“Sumber penerimaan pajak wilayah KPP Pratama Rantau Prapat terbesar berasal dari sektor perdagangan sebesar Rp.79,75 M, namun sektor ini mengalami penurunan penerimaan sebesar 13,79% di tahun 2024. Sementara itu, sektor administrasi pemerintah tumbuh sebesar 39,94% dengan total penerimaan Rp. 15,26 M,” tandasnya.
Kepala KPPN Rantauprapat, Warid Sudarwanto, menjelaskan kinerja belanja negara yang dikelola instansi yang dipimpinnya. Adapun total belanja negara yang dikelola mencapai Rp. 3,43 T dengan realisasi belanja negara sampai dengan Maret 2024 sebesar 22,12%, atau Rp. 760,89M. Realisasi belanja pemerintah pusat yang dikelola KPPN Rantau Prapat mencapai Rp. 175,33 M atau 34,25% dari pagu belanja sebesar Rp. 511,88 M.
Sementara itu, penyaluran TKDD telah mencapai Rp. 585,55 M atau 20% dari total pagu Rp. 2.92 T. Rincian belanja tersebut terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Pagu belanja barang terbesar dengan realisasi tertinggi berada pada Satker KPU Labuhanbatu untuk program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi sebesar Rp. 25,30 M atau 87,41% dari pagu belanja satker tersebut. Lima satker di lingkup Kementerian Agama telah merealisasikan 100% untuk program PAUD dan Wajib Belajar 12 tahun.
“Untuk realisasi TKDD, Realisasi tertinggi berada pada Dana Insentif Fiskal sebesar 26,35% dari pagu atau sebesar Rp3,72% disusul dengan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 474,05 M atau 25,83% dari total pagu DAU,” sebutnya.
Selain informasi mengenai realisasi belanja, Warid juga menyampaikan agar para pejabat perbendaharaan memperhatikan deviasi halaman III DIPA, melakukan pengecekan keaktifan rekening pembayaran/supplier guna menghindari zero retur, dan memperhatikan data supplier dengan melakukan pemeriksaan data pada aplikasi OMSPAN untuk menghindari penolakan SPM pada aplikasi.
Statistisi Ahli Muda BPS Labuhanbatu, Afnisyah Taurisna dalam kesempatan ini membahas kondisi ekonomi Labuhanbatu Raya. Inflasi Maret 2024 meningkat sebesar 1,62% dibandingkan dengan Februari 2024, dan tahun ke tahun berada di angka 5,87%.
“Untuk cabai merah menjadi komoditas terbesar dalam andil inflasi per Maret 2024 jika dibandingkan dengan Februari 2024, sedangkan beras menjadi andil inflasi terbesar jika dibandingkan dengan inflasi tahunan. Kami juga menyampaikan bahwa produk BPS dapat diunduh dan disimpan melalui aplikasi yang tersedia untuk informasi statistik terkini,” jelasnya.
