LABUSEL, Demokrasisumut.com – Usaha Bupati H. Edimin dalam memperjuangkan kehadiran kantor Unit Layanan Paspor (ULP) di Labuhanbatu Selatan tampaknya sangat penting untuk memudahkan masyarakat setempat. Dengan mengalihkan pelayanan ke kantor ULP yang lebih dekat, seperti yang direncanakan di Kotapinang, akan mengurangi beban perjalanan jauh bagi penduduk yang membutuhkan layanan tersebut.
Bupati Labuhanbatu Selatan, H. Edimin, memperjuangkan kehadiran kantor Unit Layanan Paspor (ULP) di wilayahnya untuk memudahkan masyarakat. Setelah kantor ULP di Rantauprapat tidak lagi beroperasi, pelayanan dialihkan ke Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan yang jaraknya cukup jauh, sekitar 176 km atau 4 jam perjalanan dari Kotapinang.
Melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Labuhanbatu Selatan, Imron Rosadi Siregar, saat dikonfirmasi pada Rabu (1/5/2024), menyampaikan bahwa kehadiran kantor ULP di Kotapinang akan memudahkan masyarakat. Pemerintah daerah telah mengajukan permohonan ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Utara atas instruksi dan arahan Bupati.
Menurut Imron, pada bulan Mei nanti, pihak Pemkab akan melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kemenkumham. Mereka telah meninjau sarana, prasarana, dan mengumpulkan data yang diperlukan. Pemkab Labuhanbatu Selatan juga siap menghibahkan tanah untuk gedung ULP. Sementara itu, untuk memulai operasional secara cepat, gedung pinjam pakai sudah disiapkan di Kotapinang.
Charles Simangunsong, Kepala Cabang travel umroh asal Labuhanbatu Utara, menyambut baik langkah Pemkab Labuhanbatu Selatan dalam memperjuangkan kehadiran kantor ULP. Ia menganggap bahwa hal ini menunjukkan pemikiran yang maju dari Bupati. Meskipun jaraknya cukup jauh, hal ini dianggap sebagai langkah positif.
