Berita  

Fakultas Hukum ULB Gelar Penyuluhan di Labura

Redaksi
Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu saat melakukan penyuluhan hukum di Labura.
LABURA, Demokrasisumut.com – Dalam rangka mengimplementasikan Tri Dharma perguruan tinggi, Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu (ULB) menggelar penyuluhan hukum di Desa Perkebunan Labuhan Haji, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura).
Kegiatan ini mengangkat tema “Peran Masyarakat dalam Mencegah Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak” dan diikuti oleh 30 peserta yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat desa setempat.

Para pembicara dalam acara ini adalah Risdalina, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum ULB, Indra Kumalasari M, SH., MH selaku Kaprodi Hukum ULB, Abdul Hakim selaku Dosen Hukum, dan Nimrot Siahaan, SH., MH selaku Dosen Hukum.Risdalina menyatakan bahwa penyuluhan hukum ini bertujuan untuk meningkatkan kepekaan masyarakat dalam mencegah kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak sejak dini.

“Pencegahan dimulai dari rumah, peran orang tua sangat penting. Seiring perkembangan zaman, teknologi semakin canggih tentunya kejahatan juga semakin meningkat. Perlunya edukasi kepada anak tentang pengaruh teknologi serta strategi dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujarnya.

Dekan Fakultas Hukum ULB itu juga berharap setelah mengikuti kegiatan ini warga desa memiliki pandangan dan paradigma baru tentang kesetaraan gender.

“Saran yang paling strategis adalah peningkatan peran dan pemberdayaan keluarga sebagai wahana bagi perempuan dan anak untuk bersosialisasi dan berlindung dari segala perlakuan yang salah terhadap mereka. Minimnya pengetahuan tentang kekerasan seksual berdampak pada jumlah kasus yang terjadi di masyarakat, sehingga diperlukan pengenalan sejak dini tentang pendidikan seks agar anak memahami batasan dalam berhubungan dengan lawan jenis,” tandas Risdalina.

Indra Kumalasari menambahkan bahwa pencegahan kekerasan seksual harus dimulai dari pendekatan psikis, konseling, dan penanganan pasca trauma. Ia juga menekankan pentingnya memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk berani melaporkan kekerasan seksual kepada pihak berwajib.

“Selama ini masyarakat sangat awam dan tidak tahu mesti melakukan apa jika terjadi permasalahan hukum, terutama kekerasan seksual yang sering kali dikaitkan dengan konsep moralitas. Korban kekerasan seksual sering dipandang sebagai aib sehingga banyak yang bungkam. Ketika terjadi suatu masalah, para korban harus melapor ke polisi dan berani bicara,” tegasnya.

Abdul Hakim menjelaskan bahwa kekerasan bisa diartikan sebagai tindakan memaksa tanpa belas kasihan atau perlakuan kasar yang bisa bersifat fisik, psikis, ekonomi, ancaman, maupun kekerasan seksual berbasis gender.

“Pada umumnya pelaku memanfaatkan kekuasaannya atas korban. Jenis kekerasan terdiri dari verbal, non fisik, daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi,” jelasnya.

Nimrot Siahaan menyatakan bahwa kekerasan yang lebih banyak dialami oleh perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender di masyarakat.

“Upaya pencegahan dan pengurangan bias gender sangat penting dilakukan. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kesetaraan gender, bahaya dan pencegahan KDRT, serta perlindungan anak,” ucapnya.

Kepala Desa Perkebunan Labuhan Haji, Supriadi, menyambut baik penyuluhan hukum ini dan mengucapkan terima kasih kepada Universitas Labuhanbatu.

“Saya berharap melalui penyuluhan hukum ini, masyarakat khususnya di Desa Perkebunan Labuhan Haji dapat memahami upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak,” katanya.

Acara penyuluhan hukum ini mendapatkan atensi baik dari masyarakat setempat, yang sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Acara berlangsung dengan lancar dan hangat, diisi dengan diskusi tanya jawab mengenai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *